Donald Trump Tawarkan Pensiun Dini bagi PNS AS dengan Pesangon 8 Kali Gaji, Ini Alasannya

REDAKSI88.com - Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump mengumumkan kebijakan baru yang menawarkan pembayaran gaji delapan bulan bagi pegawai federal sipil penuh waktu yang mengundurkan diri.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Trump untuk memangkas jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di berbagai lembaga pemerintahan AS secara signifikan.

"Program pengunduran diri yang ditangguhkan" memungkinkan pegawai federal tetap menerima gaji hingga 30 September tanpa harus menjalankan tugas mereka secara langsung.

Beberapa tugas mereka bahkan bisa dikurangi atau dihapus selama periode tersebut sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi yang lebih luas.

Baca Juga: Banjir Bandang di Jalur Pantura Batang, 6 Laju Kereta Api Terganggu, BMKG Peringatkan Puncak Musim Hujan di Jateng

Informasi ini pertama kali terungkap dalam email yang dikirim kepada pegawai federal, yang dilaporkan oleh Reuters dan dikutip oleh France 24 pada Rabu, 29 Januari 2025.

Email tersebut memberi tenggat waktu hingga 6 Februari bagi pegawai yang ingin ikut program ini dengan mengirim balasan bertuliskan "mengundurkan diri."

Penawaran ini berlaku bagi sebagian besar PNS, kecuali mereka yang bekerja di sektor keamanan nasional, imigrasi, dan Layanan Pos AS.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan Trump dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan dengan merampingkan birokrasi dan menyesuaikan lembaga negara dengan prioritas politiknya.

Baca Juga: Coca Cola Tarik Produk dari Eropa karena Kandungan Klorat Tinggi, Bagaimana dengan di Indonesia?

Sejak awal masa jabatannya, Trump telah berupaya mengurangi jumlah pegawai federal untuk menghemat anggaran dan menciptakan sistem kerja yang lebih fleksibel.

Saat ini, terdapat sekitar 2,3 juta pegawai negeri sipil di AS di luar pegawai Layanan Pos, sebagian besar bekerja di badan keamanan dan sektor administratif lainnya.

Selain itu, banyak pegawai federal bertugas di bidang kesehatan veteran, pengawasan pertanian, hingga administrasi anggaran pemerintah.

Dalam email yang dikirimkan kepada pegawai federal, pemerintah menyatakan keinginan untuk memiliki "tenaga kerja yang lebih ramping dan fleksibel."