Badan Otorita Ungkap Ada 3 Skema Pembiayaan dan Kerahkan 20 Ribu Pekerja untuk Pembangunan IKN Tahap II

Redaksi88.com – Proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera memasuki tahap kedua. 

Pada fase ini, pemerintah berfokus membangun kawasan legislatif dan yudikatif sebagai bagian dari pelengkap pusat pemerintahan baru Indonesia.

Penandatanganan kontrak lelang pembangunan tahap dua IKN ini dijadwalkan berlangsung sejak akhir Oktober hingga November 2025. 

Badan Otorita IKN pun telah memaparkan secara rinci besaran anggaran serta rencana pembangunan yang akan dilakukan pada tahap ini.

Baca Juga: Pengungkapan Kasus Curanmor di Bengkulu Utara, Dua Pelaku Diamankan Polisi

Anggaran Tahap II IKN dari 3 Skema Pembiayaan

Untuk merealisasikan pembangunan tahap dua ini, IKN akan menerima tiga skema pembiayaan berbeda. 

Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), akan digelontorkan dana sebesar Rp48,8 triliun dalam rentang waktu 2025 hingga 2028.

Selain itu, proyek ini juga akan dibiayai melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan nilai estimasi mencapai Rp158,72 triliun per Oktober 2025.

Sementara itu, sumber pembiayaan ketiga berasal dari investasi swasta murni yang diperkirakan mencapai Rp66,3 triliun per Oktober 2025.

Ketiga skema pembiayaan ini sebelumnya telah diumumkan dalam pertemuan antara Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada awal Oktober 2025.

Baca Juga: Bongkar Tuntas! Kejari Bengkulu Utara Janji Sikat Habis Mafia Anggaran Dinkes

Pembangunan IKN Tahap II Diprediksi Selesai dalam 25 Bulan

Pembangunan tahap kedua akan mencakup dua kawasan utama, yakni kompleks legislatif dan kompleks yudikatif.

Kompleks perkantoran legislatif direncanakan akan dibangun di lahan seluas 42 hektare dengan anggaran Rp8,5 triliun untuk periode 2025 hingga 2027. 

Kawasan ini akan mencakup, Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, serta gedung-gedung kerja lainnya.