REDAKSI88.com – Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan terdapat dana pemerintah sebesar Rp425 triliun yang mengendap di Bank Indonesia (BI).
Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat kesulitan memperoleh pekerjaan.
“Ratusan triliun rupiah ini berasal dari pungutan pajak dan penerimaan negara lain, tetapi hanya mengendap dan tidak bisa dipakai perbankan,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 10 September 2025.
Baca Juga: Nepo Kids: Gaya Hidup Mewah Anak Pejabat yang Menyulut Gelombang Reformasi di Nepal
Ia menjelaskan, dana yang terlalu lama tertahan membuat sistem keuangan menjadi “kering.” Akibatnya, pertumbuhan ekonomi melambat dan peluang kerja semakin sempit.
“Dalam 1–2 tahun terakhir orang susah cari kerja karena ada kesalahan kebijakan di situ, baik moneter maupun fiskal,” tegasnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Purbaya menyatakan akan menarik Rp200 triliun dari dana yang mengendap di BI. Langkah ini, kata dia, sudah mendapat persetujuan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Baca Juga: Awal Mula Kerusuhan Kathmandu, Nepal: Skandal Korupsi, Revolusi Gen Z hingga Larangan Medsos
Dana tersebut rencananya akan ditempatkan di bank swasta agar dapat berputar, mendorong pertumbuhan kredit, membuka lapangan kerja, dan memacu perekonomian.
“Bank tidak akan membiarkan uang itu diam, mereka pasti mencari return lebih tinggi. Dari situlah kredit bisa tumbuh,” jelasnya.
Purbaya menekankan, langkah ini bukan sekadar menaruh dana di bank, melainkan juga mendorong mekanisme pasar bekerja lebih aktif.
Baca Juga: Gubernur Bali Koster Sebut 2 Korban Tewas dan 4 Orang Hilang Akibat Banjir Besar di Denpasar-Badung
“Saya memaksa perbankan berpikir lebih keras supaya bisa bekerja dan mencari return,” tambahnya.
Selain itu, ia mengaku telah meminta BI agar tidak menarik kembali dana yang dialihkan pemerintah ke perbankan. Menurut Purbaya, bank sentral cukup mendukung langkah fiskal Kementerian Keuangan untuk menggerakkan perekonomian RI.