REDAKSI88.com – Istilah nepo kids, yang merujuk pada fenomena anak pejabat dengan gaya hidup mewah, kini menjadi pusat perhatian di Nepal.
Awalnya, istilah ini populer di India untuk menggambarkan anak selebriti yang mudah masuk ke industri film.
Namun, di Nepal, istilah tersebut berkembang dengan konotasi lebih serius, yakni mengarah pada gaya hidup pamer anak pejabat. Fenomena ini pun akhirnya memicu gelombang protes besar-besaran.
Baca Juga: Awal Mula Kerusuhan Kathmandu, Nepal: Skandal Korupsi, Revolusi Gen Z hingga Larangan Medsos
Kemarahan publik terhadap gaya hidup nepo kids bahkan mendorong Perdana Menteri Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, mengundurkan diri pada Selasa, 9 September 2025.
Sebelum tuntutan soal nepo kids menyeruak, massa sempat menyerang rumah-rumah pejabat, kantor partai politik, hingga gedung parlemen.
Menurut laporan Al Jazeera pada Rabu, 10 September 2025, lebih dari 20 orang tewas dalam kerusuhan tersebut, termasuk istri mantan perdana menteri, Radhika Shakya. Mayoritas korban berasal dari kalangan muda yang ikut serta dalam aksi protes.
Baca Juga: Gubernur Bali Koster Sebut 2 Korban Tewas dan 4 Orang Hilang Akibat Banjir Besar di Denpasar-Badung
Banyak generasi muda Nepal merasa geram melihat anak pejabat menikmati kemewahan, sementara mereka sendiri kesulitan mencari pekerjaan.
“Kesenjangan ini sudah terlalu mencolok. Mereka hidup enak karena orang tuanya berkuasa,” ujar seorang mahasiswa di Kathmandu, dikutip dalam laporan yang sama.
Di sisi lain, tagar Nepo Kid menjadi tren di kalangan anak muda Nepal. Video anak pejabat yang memamerkan mobil mewah, barang bermerek, serta gaya hidup glamor menuai kritik tajam di media sosial.
Meski Oli telah mengundurkan diri, situasi tidak mereda. Demonstran tetap turun ke jalan pada Selasa, 9 September 2025, dengan aksi membakar ban dan menyerang kantor partai di Lalitpur. Bandara Internasional Kathmandu bahkan sempat menutup semua penerbangan.
Sejumlah menteri turut mengundurkan diri, di antaranya Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak dan Menteri Pertanian Ramnath Adhikari. Tekanan publik pun semakin besar, disertai tuntutan reformasi total dalam tubuh pemerintahan.
Artikel Terkait
Menkeu Purbaya Ungkap Arahan Presiden Percepat Ekonomi Nasional, Aturan Fiskal Bakal Dilonggarkan
RUU Perampasan Aset Dibahas, DPR sebut Publik Diminta Kawal Isi Bukan Sekadar Tahu Judul
Gubernur Bali Koster Sebut 2 Korban Tewas dan 4 Orang Hilang Akibat Banjir Besar di Denpasar-Badung
200 Pedagang di Denpasar Rugi Akibat Dagangannya Terseret Banjir, Gubernur Koster Janji Ganti Rugi Lewat APBD
Djuyamto Akui Terima Suap Rp40 Miliar dalam Skandal Vonis Lepas CPO, Berharap Jadi Hakim Terakhir yang Terjerat
Awal Mula Kerusuhan Kathmandu, Nepal: Skandal Korupsi, Revolusi Gen Z hingga Larangan Medsos