Sementara kompleks yudikatif akan dibangun di lahan seluas 15 hektare dengan anggaran sekitar Rp3,1 triliun.
Di area ini akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.
Kedua kompleks tersebut diperkirakan memakan waktu waktu 25 bulan sejak dimulainya pembangunan pada November 2025.
Baca Juga: Prabowo di APEC: Asia-Pasifik Tidak Boleh Menerima Perpecahan sebagai Takdir
Libatkan 20 Ribu Pekerja
Basuki Hadimuljono menyebut, proses pembangunan tahap dua ini akan dilakukan secara lebih cepat dengan mengerahkan sekitar 20 ribu pekerja.
“Pasca Perpres 79, pembangunan fisik maupun non-fisik di IKN akan semakin masif,” ujar Basuki dikutip dari keterangannya dalam agenda Media Gathering di kantor Otorita IKN pada Minggu, 2 November 2025.
Ia menambahkan, saat ini sudah ada sekitar 7.000 pekerja konstruksi yang tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Jumlah itu akan meningkat hampir tiga kali lipat pada tahap kedua.
“Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK). Pada tahap kedua, jumlah pekerja diperkirakan mencapai 20.000 orang untuk mempercepat pembangunan IKN,” sambungnya.
Baca Juga: Di KTT APEC, Prabowo Serukan Perdagangan Bebas yang Adil dan Setara
Pastikan Air Baku Aman untuk Kawasan IKN
Pihak Otorita IKN juga mengklaim bahwa sumber air baku di IKN bisa memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN melalui Bendungan Sepaku Semoi dengan luas 800 - 900 Ha dengan kapasitas tampungan 16 juta meter kubik dan mampu menyediakan air baku 2.500 liter per detik.
Dari ketersediaan air baku, 1.500 liter pe detik akan dialirkan ke IKN dan 1.000 liter per detik dialirkan ke Balikpapan.
Selain bendungan, juga telah disiapkan Intake Sepaku dengan instalasi pengolahan air dengan kapasitas 300 liter per detik serta memastikan air yang mengalir di IKN merupakan air yang dapat diminum.
Pengamat Soroti IKN yang Awalnya Bukan dari APBN, Mirip Proyek Whoosh
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, baru-baru ini menyebut bahwa proyek pembangunan IKN juga sama dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
Kedua proyek tersebut awalnya dibuat tanpa dana APBN, melainkan dana dari investor.
“IKN ini awalnya sama juga seperti kereta cepat, tidak menggunakan dana APBN atau nantilah pakai APBN karena katanya ada investor yang akan membangun pertama adalah 400 miliar dolar Amerika,” ucap Anthony dalam siaran podcast yang diunggah di kanal YouTube Bambang Widjojanto pada Kamis, 30 Oktober 2025.